Kupang –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menuntaskan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD NTT yang digelar di Ruang Sidang Utama Paripurna DPRD NTT pada Senin 8 September 2025.
Dalam laporannya, Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah provinsi. Pertama, perlunya optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan hasil usaha BUMD.
Banggar mendorong digitalisasi penuh sistem perpajakan dan retribusi untuk mencegah kebocoran penerimaan.
“Contoh nyata kebocoran terlihat pada pengelolaan retribusi GOR karena masih manual. Digitalisasi menjadi solusi mendesak agar penerimaan lebih transparan dan akuntabel,” tegas Banggar
Kedua, terkait aset daerah, Banggar meminta pemerintah menambah tenaga appraisal dan bekerja sama dengan Ditjen Kekayaan Negara untuk mempercepat penyewaan aset non-produktif. Pemerintah juga diminta tidak gegabah menjual aset daerah tanpa kajian komprehensif.
Untuk BUMD, seperti Bank NTT, Jamkrida, Flobamor, dan BLUD SPAM, Banggar menekankan agar perbaikan sistem dan peningkatan kinerja terus dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Banggar juga menyoroti realisasi belanja modal yang per 22 Agustus 2025 baru mencapai 13,6 persen. Pemerintah diminta segera mempercepat penyerapan anggaran agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
Banggar juga mendukung penyelenggaraan program Tour de NTT dengan alokasi anggaran Rp12 miliar. Namun pemerintah diminta memastikan persiapan yang matang agar event ini memberikan dampak maksimal bagi pariwisata daerah.
Program lain yang menjadi perhatian adalah NTT Mart dan OVOP (One Village One Product). Banggar menilai perlu evaluasi mendalam karena tren belanja masyarakat lebih mengarah ke e-commerce. Untuk itu, sebagian dana sebesar Rp17 miliar diusulkan dialihkan ke program prioritas lain, terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Banggar DPRD NTT menegaskan, setiap kebijakan perubahan anggaran wajib dilakukan sesuai regulasi, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan memperhatikan skala prioritas. Pemerintah juga diminta memperkuat dasar hukum penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan melalui peraturan daerah.
“Perubahan APBD ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat NTT, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting,” tutup Banggar dalam laporannya.
Selain soal pendapatan, Banggar menyoroti realisasi belanja modal yang per 22 Agustus 2025 baru mencapai 13,6 persen. Pemerintah diminta segera mempercepat penyerapan anggaran agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
Banggar juga mendukung penyelenggaraan program Tour de NTT dengan alokasi anggaran Rp12 miliar. Namun pemerintah diminta memastikan persiapan yang matang agar event ini memberikan dampak maksimal bagi pariwisata daerah.
Program lain yang menjadi perhatian adalah NTT Mart dan OVOP (One Village One Product). Banggar menilai perlu evaluasi mendalam karena tren belanja masyarakat lebih mengarah ke e-commerce. Untuk itu, sebagian dana sebesar Rp17 miliar diusulkan dialihkan ke program prioritas lain, terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Banggar DPRD NTT menegaskan, setiap kebijakan perubahan anggaran wajib dilakukan sesuai regulasi, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan memperhatikan skala prioritas. Pemerintah juga diminta memperkuat dasar hukum penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan melalui peraturan daerah.
“Perubahan APBD ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat NTT, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting,” tutup Banggar dalam laporannya.
Dalam laporan resminya, Banggar menyebut total pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp5,21 triliun. Namun setelah pembahasan, angka tersebut turun Rp131,84 miliar sehingga menjadi Rp5,08 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp1,92 triliun menjadi Rp1,77 triliun. Begitu pula dengan transfer pemerintah pusat yang turun Rp184,56 miliar, menjadi Rp3,11 triliun.
Meski demikian, terdapat tambahan signifikan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar Rp202,01 miliar. Tambahan ini menutup sebagian kekurangan dari dua pos utama.
Sementara itu, belanja daerah justru mengalami kenaikan. Dari Rp5,05 triliun sebelum perubahan, menjadi Rp5,18 triliun setelah perubahan atau bertambah Rp130,98 miliar. Kenaikan itu tercatat pada belanja operasi (naik Rp107,45 miliar), belanja modal (naik Rp436 juta), belanja tidak terduga (naik Rp6,04 miliar), serta belanja transfer (naik Rp17,05 miliar).
Kondisi tersebut membuat APBD NTT 2025 mengalami defisit Rp99,34 miliar. Defisit itu ditutup dengan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp262,8 miliar.
Ketua DPRD NTT yang juga sekaligus Ketua Banggar, Ir. Emilia Julia Nomleni menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah bekerja sama secara intensif dalam serangkaian pertemuan pembahasan.
“Proses ini melalui jalan panjang dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025. Kesepakatan yang tercapai merupakan hasil kerja keras bersama,” ujarnya
Sidang paripurna penyampaian laporan Banggar dihadiri Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat lingkup pemerintah provinsi,
