Kupang – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi diterpa bencana hidrometeorologi dalam beberapa pekan ke depan.
Ancaman tersebut dipicu oleh munculnya bibit siklon tropis 97S di wilayah utara Benua Australia.
Bibit siklon ini diperkirakan akan menyebabkan peningkatan curah hujan sedang hingga lebat di wilayah NTT pada periode 17–23 Januari 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan banjir, longsor, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menyikapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif, khususnya dalam penyediaan stok pangan bagi masyarakat terdampak.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pemanfaatan cadangan beras provinsi jika terjadi bencana.
“Saat ini tersedia cadangan beras provinsi sebesar 20 ton yang harus siap dimobilisasi apabila terjadi keadaan darurat,” ujarnya di Kupang pada Senin 19 Januari 2026.
Selain itu, Yunus juga meminta Dinas Pertanian untuk menyiapkan bibit tanaman unggul sebagai langkah pemulihan pascabencana. Bibit tersebut nantinya akan disalurkan kepada petani yang mengalami gagal panen akibat bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, mengatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh jajaran untuk menghadapi potensi bencana tersebut.
“Kami sudah menghimbau para penyuluh pertanian di lapangan untuk melakukan langkah mitigasi dan adaptasi terhadap bencana hidrometeorologi,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyiapan benih atau bibit pengganti bagi petani pascabencana.
“Selain penyiapan benih yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, kami juga akan melakukan perbaikan saluran irigasi untuk meminimalisir dampak kerusakan,” tandasnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak cepat dan terkoordinasi guna menjaga ketahanan pangan serta melindungi mata pencaharian petani di tengah ancaman cuaca ekstrem.
