Kupang – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro (FKPUM) di GOR Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/10).
Acara ini menjadi ajang kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem usaha mikro yang legal, terlindungi, dan berdaya saing sekaligus mendorong penguatan ekonomi biru (Blue Economy) di NTT.
Festival ini sekaligus menjadi ajang kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem usaha mikro yang legal, terlindungi, dan berdaya saing.
Festival ini dihadiri lebih dari 1.200 pengusaha UMKM di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas bergerak di bidang Blue Economy,” terangnya.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementrian UMKM, Riza Damanik mengatakan NTT sebagai provinsi kepulauan dengan potensi bahari yang melimpah, menjadi salah satu daerah percontohan penguatan konsep Blue Economy bagi pelaku usaha mikro.
Melalui pendekatan penguatan Ekonomi Biru, Kementerian UMKM bersama BRI dan pemerintah daerah mendorong pelaku usaha pesisir untuk mengembangkan produk berbasis sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti pengolahan hasil tangkapan, garam organik, rumput laut, dan ekowisata bahari.
“Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga ekosistem laut sebagai aset ekonomi masa depan Indonesia Timur,” ujar Riza
Festival ini, kata Riza juga merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sekaligus dirancang sebagai wadah kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan.
Kegiatan ini juga bagian dari roadshow nasional di 12 provinsi sepanjang 2025, yang telah berhasil memfasilitasi lebih dari 14 juta UMKM memperoleh NIB, 6,5 juta produk bersertifikat halal, dan 1 juta UMK bersertifikasi SNI.
“Kami terus memperluas akses legalitas dan sertifikasi produk agar pelaku usaha mikro memiliki dasar hukum, perlindungan, dan daya saing yang kuat. Legalitas usaha bukan hanya administratif, tapi merupakan fondasi keberlanjutan usaha mikro Indonesia,” ujar Riza.
Bagi pelaku UMKM, kata Riza bakal menerima manfaat nyata dari festival ini seperti, kemudahan memperoleh legalitas usaha, perlindungan merek dan produk, peningkatan daya saing di pasar, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, kemudahan akses pembiayaan, serta terbukanya peluang kemitraan dan ekspor.
“Dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro yang mendapatkan legalitas dan pendampingan, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berdaya saing secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya.
Terpisah, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menekankan bahwa 77% UMKM di Indonesia masih belum memiliki legalitas usaha formal, padahal mereka menyumbang lebih dari 60% aktivitas ekonomi nasional dan 97% lapangan kerja global.
“Kita ingin memastikan pelaku usaha mikro tidak lagi berjalan sendiri tanpa perlindungan hukum. Pemerintah hadir melalui layanan legalitas terpadu, pelatihan, hingga akses pembiayaan agar mereka lebih tangguh menghadapi tantangan global,” jelas Maman.
Pelaku usaha dengan legalitas lengkap memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan formal dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini berada di zona ekspansif dengan kapasitas produksi meningkat 73,84% dan margin usaha tumbuh 16,7%.
Regional CEO BRI Region 17 Denpasar, Hery Noercahya menegaskan bahwa BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra utama pemberdayaan usaha mikro di daerah.
“Kami ingin setiap pelaku usaha mikro di Indonesia Timur dapat naik kelas. Melalui kemudahan akses KUR, asuransi mikro, dan pelatihan digital, BRI memastikan UMKM tidak hanya memperoleh modal tetapi juga pendampingan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih dari itu, program KUR BRI bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga sarana pemberdayaan. Melalui pendampingan usaha, pelatihan digital, dan integrasi ke dalam ekosistem BRI Micro Finance, BRI berupaya agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal kapasitas usaha dan literasi keuangan.
“BRI berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra utama bagi pelaku usaha mikro, dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah, perlindungan dari risiko usaha melalui asuransi mikro, serta mendorong transformasi digital agar UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” imbuhnya.
Dalam ajang ini, BRI turut menghadirkan para pelaku UMKM binaan untuk tampil dan memperkenalkan produk-produk unggulan mereka kepada masyarakat luas. Tidak hanya sebagai ajang promosi, festival ini juga menjadi wadah edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan yang mendorong pelaku usaha untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata pelindungan dan kemudahan berusaha, sebanyak 28 pelaku UMKM NTT menerima berbagai sertifikat, bantuan, dan manfaat secara simbolis, dan lebih dari 1.000 UMKM telah memiliki NIB dan merasakan manfaat langsung dengan adanya pelindungan bagi usahanya.
Manfaat yang diberikan meliputi legalitas usaha (NIB, sertifikat halal, merek, izin edar, dan SNI Bina UMK), bantuan pembiayaan KUR dari perbankan, perlindungan sosial dari BPJS-TK, asuransi usaha, hingga dukungan digitalisasi transaksi.
Program ini menjadi bukti komprehensif bahwa pemerintah bersama BRI dan mitra lembaga terus memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
