Menu

Mode Gelap
Rote Ndao Siap Sambut Obor Perdamaian Festival Paskah Pemuda GMIT 2026 Gubernur Melky Kantongi Hasil Investigasi Inspektorat Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

Politik

Selain Serap Aspirasi, Marselinus Paparkan Kondisi Fiskal Daerah Hingga Program Melky-Johni saat Reses

badge-check


					Anggota DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus saat reses di RT15 RW5, Kelurahan Oetete, Kota Kupang Perbesar

Anggota DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus saat reses di RT15 RW5, Kelurahan Oetete, Kota Kupang

Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi NTT, Marselinus Anggur Ngganggus menggelar reses Sidang II Masa Sidang Tahun 2024-2025 di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sabtu 15 Maret 2025.

Kehadiran Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB ini tidak saja menyerap aspirasi warga RW.05 RT.02 namun juga memberikan penjelasan kepada warga tentang kondisi fiskal daerah dan visi, misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena – Johni Asadoma.

Dihadapan ratusan warga, Marselinus mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebijakan yang akan di terapkan gubernur dan wakil gubernur.

Walaupun berpengaruh dan keterbatasan anggaran, pemerintahan saat ini, kata Marselinus memilki 6 program program Quick Win untuk transformasi ekonomi NTT, tujuh pilar pembangunan daerah, 10 program prioritas dasa cita.

Dukung Pemberdayaan Ekonomi Warga

Anggota Komisi IV DPRD NTT mengatakan, keterbatasan anggaran akibat efisiensi anggaran ini memungkinkan adanya pemangkasan anggaran dewan seperti usulan dana pokir.

Menyikapi kondisi ini, Anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan Kota Kupang tidak bergantung dari dana pokir dewan untuk pengembangan usaha. Dia bersedia bantu warga dengan salurkan bantuan dana untuk membentuk usaha bersama.

“Mungkin konsep usaha bersama yang paling tepat saat ini karena ada kemungkinan di tahun ini dana pokir diturunkan nilainya atau kemungkinan dihilangkan,” kata Marselinus menanggapi permintaan warga yang menghendaki dana pokir untuk pemberdayaan ekonomi.

Ia juga mengatakan bakal memperjuangkan aspirasi warga terkait jaminan kesehatan gratis dan dukungan dana bagi pengembangan kelompok UMKM dan membuka lapangan pekerjaan.

Pasalnya, usulan atau aspirasi yang disampaikannya warga masuk dalam program kerja dan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTT.

“Usulan ini berkaitan dengan program Quick Win pemerintah. Saya pasti akan menyuarakan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga

13 Maret 2026 - 11:27 WIB

DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol

5 Maret 2026 - 12:51 WIB

PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun

5 Maret 2026 - 11:25 WIB

PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

4 Maret 2026 - 14:41 WIB

DPRD NTT Siapkan Payung Hukum Baru Pengelolaan DAS yang Adaptif dan Komprehensif

2 Maret 2026 - 12:09 WIB

Trending di Politik