Kupang – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bahkan, sejumlah warga dilaporkan rela mengantre hingga berhari-hari demi mendapatkan Pertalite.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap kecukupan kuota BBM bersubsidi dan efektivitas pengawasan distribusinya di NTT.
Ketua Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT, Yoseph Dasi Djawa, mengatakan kelangkaan BBM bersubsidi berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor transportasi, perdagangan, dan usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yoseph mengusulkan empat langkah, yakni meminta pertanggungjawaban Pertamina terkait kuota BBM bersubsidi untuk NTT, memperketat pengawasan distribusi, mengevaluasi penetapan kuota berdasarkan data jumlah kendaraan, serta menertibkan kendaraan bodong.
“Pertamina harus memberikan pertanggungjawaban terkait kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk NTT. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah kuota yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Yoseph kepada wartawan di Kupang, Selasa (13/10/2026).
Menurut Yoseph, evaluasi kuota perlu dilakukan untuk memastikan alokasi BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Langkah tersebut juga perlu disertai pengawasan yang ketat terhadap penyaluran BBM di setiap SPBU agar tepat sasaran.
Ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengevaluasi penetapan kuota berdasarkan data jumlah kendaraan di masing-masing daerah. Pendataan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu dasar untuk memperhitungkan kebutuhan BBM bersubsidi secara lebih akurat.
Selain itu, Yoseph menilai penertiban kendaraan bodong perlu menjadi bagian dari upaya pembenahan distribusi BBM bersubsidi. Karena itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan kepolisian agar penertiban dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris PA GMNI NTT, Emanuel Kolfidus, mengatakan evaluasi kelangkaan BBM bersubsidi harus dilakukan dengan membandingkan kuota yang dialokasikan, realisasi penyaluran, dan kebutuhan pengguna di lapangan.
Mantan anggota DPRD NTT tersebut menilai pencocokan data diperlukan untuk mengetahui apakah alokasi BBM bersubsidi selama ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
“Pemerintah bersama Pertamina perlu mencocokkan data alokasi BBM dengan realisasi penyaluran dan kebutuhan pengguna di lapangan. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah kuota, tetapi juga pada ketepatan distribusinya,” ujarnya.
Menurut Emanuel, evaluasi berbasis data dapat membantu pemerintah dan Pertamina mengidentifikasi persoalan dalam perencanaan kuota maupun pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi.
