Kupang – Pengembangan Free Trade Zone (FTZ) Indonesia-Timor Leste dinilai harus menjadi momentum bagi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengolah komoditas lokal dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah.
Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Dr. David B.W. Pandie, M.Si., mengatakan persoalan utama NTT adalah sebagian komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sementara pengolahan dan nilai tambahnya berlangsung di luar daerah.
Hal itu disampaikan David dalam Diskusi Publik “Pengembangan Kawasan Bebas Perdagangan (Free Trade Zone) di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste Tahun 2026” di Aula Pascasarjana Undana, Jumat (11/9/2026).
Menurut David, kopi dan rumput laut merupakan contoh komoditas yang memiliki peluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah untuk pasar nasional maupun internasional.
Timor Leste juga dapat menjadi salah satu pasar strategis bagi produk NTT. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, konektivitas, logistik, kemudahan investasi dan industri pengolahan.
Ketua Dewan Pembina DPP APINDO NTT, Fredi Ongko Saputra, menambahkan bahwa efisiensi logistik menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing usaha.
Menurut Fredi, NTT tidak perlu meniru sepenuhnya model Batam. Skema yang lebih sederhana dapat dikembangkan, termasuk kemudahan perdagangan dan perizinan di kawasan perbatasan seperti Atambua.
Sementara itu, Kepala BIN Daerah NTT Eko Hassep Nurgito mengingatkan agar penguatan perdagangan dibarengi peningkatan kapasitas masyarakat lokal serta sistem pengawasan.
Masyarakat perlu dipersiapkan menjadi pelaku ekonomi, bukan hanya konsumen barang dari luar. Ancaman seperti penyelundupan, perdagangan orang, narkotika dan pencucian uang juga perlu diantisipasi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka diskusi melalui Zoom menekankan pentingnya menjadikan perbatasan sebagai kawasan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan FTZ perlu diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan perdagangan, tetapi juga memastikan komoditas NTT diolah di daerah, menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
