Menu

Mode Gelap
Rote Ndao Siap Sambut Obor Perdamaian Festival Paskah Pemuda GMIT 2026 Gubernur Melky Kantongi Hasil Investigasi Inspektorat Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

Ekonomi

Isu Kehadiran Buaya di Pantai Wini Rugikan Pelaku UMKM dan Pariwisata, Dewan: Pemerintah Jangan Diam

badge-check


					Anggota Komisi II DPRD NTT, Klara Motu Loi Perbesar

Anggota Komisi II DPRD NTT, Klara Motu Loi

Kupang – Pelaku usaha di destinasi wisata Pantai Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT alami kerugian karena ketiadaan pengunjung.

Penyebabnya karena adanya informasi dari pemerintah melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten TTU terkait kemunculan buaya.

“Ada isu buaya di objek wisata di Wini.  Isu ini dihembuskan oleh kepala dinas pariwisata yang buat berita buaya banyak  di wini,” kata Anggota DPRD NTT, Klara Motu Loi di Kupang pada Senin 6 Mei 2025.

Anggota Komisi II DPRD NTT ini mengatakan, informasi tentang munculnya buaya tersebut menyebabkan pengunjung takut untuk berwisata di lokasi wisata Pantai Wini

Informasi ini, kata Klara diperoleh saat berdialog dengan para pelaku usaha pariwisata dan pelaku UMKM ketika Komisi II DPRD NTT melakukan pemantauan di destinasi wisata Pantai Wini.

“Pelaku UMKM dan pengelola resort mengeluh tidak ada pendapatan. Informasi itu buat usaha mereka macet,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya hanya membuat himbauan kepada pengunjung berupa pemasangan papan pengumuman bukan dengan melarang pengunjung untuk datang.

“Seharusnya buat himbauan saja bukan melarang. Kasihan para pelaku usaha apalagi pelaku UMKM,” kata Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB ini.

Dirinya berharap, pemerintah setempat bersama dinas pariwisata segera menyelesaikan maslaah ini dan mencari solusi terbaik.

“Pemerintah harus ambil sikap. Jangan lepas tangan atau dibiarkan begitu saja,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga

13 Maret 2026 - 11:27 WIB

DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol

5 Maret 2026 - 12:51 WIB

PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun

5 Maret 2026 - 11:25 WIB

PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

4 Maret 2026 - 14:41 WIB

Perseroda Jadi Babak Baru Penguatan Peran Bank NTT di Daerah

4 Maret 2026 - 00:53 WIB

Trending di Ekonomi