Menu

Mode Gelap
Rote Ndao Siap Sambut Obor Perdamaian Festival Paskah Pemuda GMIT 2026 Gubernur Melky Kantongi Hasil Investigasi Inspektorat Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

Politik

Ana Waha Kolin Gandeng PLN Saat Reses di Desa Tenawahang

badge-check


					Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat reses di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Perbesar

Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat reses di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur

Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ana Waha Kolin menggelar reses Sidang II Masa Sidang Tahun 2024-2025 di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.

Bertemu dan berdialog dengan warga di Desa Tenawahang pada Kamis 20 Maret 2025, An Kolin menggandeng PLN Flores Timur.

Reses di Desa Tenawahang tepatnya merupakan titik ke 14 dari 17 titik yang direncanakan. Dari 14 titik yang telah dilakukan, 5 titik reses dilakukan di Lembata dan 9 titik dilakukan di Flotim.

An Kolin mengatakan, kehadiran PLN saat reses di Desa Tenawahang dikarenakan permintaan warga yang menginginkan kehadiran PLN saat reses.

“Karena warga ingin mendengar langsung dari PLN tentang kemasan meteran baru dan juga pemasangan meteran untuk gua Maria,” kata An Kolin sapaan dari Ana Waha Kolin kepada media ini pada Kamis 10 Maret 2025.

Reses ini juga jadi momentum An Kolin menjelaskan kepada warga tentang kondisi fiskal atau keuangan Provinsi NTT akibat dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Efisiensi anggaran ini berdampak pada pemangkasan dana pokok pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT juga mengatakan bahwa reses di Desa Tenawahang ia menerima aspirasi warga berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Masalah pendidikan yakni kekurangan guru ASN di SMA Negeri 1 Titehena. Semua guru dan tenaga kependidikan dibiayai dari dana komite sekolah.

Sedangkan usulan di bidang infrastruktur adalah pembangunan jembatan, pembangunan gereja, dan usulan pembangunan jalan usaha tani.

Kendati terkendala adanya efisiensi anggaran, ia mengaku tetap menjaring dan menampung aspirasi warga dan akan diteruskan kepada pemerintah.

“Ada banyak persoalan di NTT. Pemerintah akan mengintervensi sesuai skala prioritas. Kita berharap, usulan warga dapat direspon,” harapnya.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB ini berharap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak dilanjutkan di tahun 2026.

“Kita berharap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran ini hanya berlaku di tahun 2025 saja,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga

13 Maret 2026 - 11:27 WIB

DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol

5 Maret 2026 - 12:51 WIB

PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun

5 Maret 2026 - 11:25 WIB

PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

4 Maret 2026 - 14:41 WIB

DPRD NTT Siapkan Payung Hukum Baru Pengelolaan DAS yang Adaptif dan Komprehensif

2 Maret 2026 - 12:09 WIB

Trending di Politik