Menu

Mode Gelap
Pemprov NTT Pastikan Praktik Baik Land4Lives Berlanjut HKTI Dorong Petani NTT Masuk Rantai Pasok MBG Fernando Soares: HKTI NTT Harus Bawa Solusi Kepala BGN Makan Bersama Siswa SDK Penfui Pimpin HKTI NTT, Fernando Soares Pastikan Petani NTT Naik Kelas KKBM Kupang Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa Palue

Politik

Ana Waha Kolin Gandeng PLN Saat Reses di Desa Tenawahang

badge-check


					Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat reses di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Perbesar

Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat reses di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur

Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ana Waha Kolin menggelar reses Sidang II Masa Sidang Tahun 2024-2025 di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.

Bertemu dan berdialog dengan warga di Desa Tenawahang pada Kamis 20 Maret 2025, An Kolin menggandeng PLN Flores Timur.

Reses di Desa Tenawahang tepatnya merupakan titik ke 14 dari 17 titik yang direncanakan. Dari 14 titik yang telah dilakukan, 5 titik reses dilakukan di Lembata dan 9 titik dilakukan di Flotim.

An Kolin mengatakan, kehadiran PLN saat reses di Desa Tenawahang dikarenakan permintaan warga yang menginginkan kehadiran PLN saat reses.

“Karena warga ingin mendengar langsung dari PLN tentang kemasan meteran baru dan juga pemasangan meteran untuk gua Maria,” kata An Kolin sapaan dari Ana Waha Kolin kepada media ini pada Kamis 10 Maret 2025.

Reses ini juga jadi momentum An Kolin menjelaskan kepada warga tentang kondisi fiskal atau keuangan Provinsi NTT akibat dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Efisiensi anggaran ini berdampak pada pemangkasan dana pokok pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT juga mengatakan bahwa reses di Desa Tenawahang ia menerima aspirasi warga berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Masalah pendidikan yakni kekurangan guru ASN di SMA Negeri 1 Titehena. Semua guru dan tenaga kependidikan dibiayai dari dana komite sekolah.

Sedangkan usulan di bidang infrastruktur adalah pembangunan jembatan, pembangunan gereja, dan usulan pembangunan jalan usaha tani.

Kendati terkendala adanya efisiensi anggaran, ia mengaku tetap menjaring dan menampung aspirasi warga dan akan diteruskan kepada pemerintah.

“Ada banyak persoalan di NTT. Pemerintah akan mengintervensi sesuai skala prioritas. Kita berharap, usulan warga dapat direspon,” harapnya.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB ini berharap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak dilanjutkan di tahun 2026.

“Kita berharap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran ini hanya berlaku di tahun 2025 saja,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Laporan Etik Advokat Bildat Thonak Masuk Tahap Persidangan

11 September 2026 - 07:16 WIB

PSI Desak Pemprov Perpanjang Darurat di Daerah Terdampak

8 September 2026 - 11:54 WIB

DPRD NTT Perjuangkan Pelepasan Status Hutan Produksi Manulai I

7 Agustus 2026 - 06:53 WIB

DPRD NTT Soroti Pengalihan Anggaran Jalan Ba’a–Batutua

23 Juli 2026 - 09:13 WIB

Reses DPRD NTT Jadi Ruang Curhat Warga Manulai II

28 Juni 2026 - 09:29 WIB

Trending di Politik