Menu

Mode Gelap
Kejati NTT Komitmen Dampingi Bank NTT Secara Hukum Bank NTT Perkuat Pendampingan Hukum Bersama Kejati Jokowi Dinilai Masih Memiliki Ikatan Emosional dengan Masyarakat NTT Simson Polin: Kunjungan Jokowi Jadi Kehormatan bagi Masyarakat NTT Transformasi Bank NTT Berbuah Manis, Laba Bersih Melonjak 31,94 Persen TPID NTT Libatkan Sekolah Kendalikan Inflasi Lewat Cabai

Politik

Ana Waha Kolin Gandeng PLN Saat Reses di Desa Tenawahang

badge-check


					Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat reses di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Perbesar

Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin saat reses di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur

Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ana Waha Kolin menggelar reses Sidang II Masa Sidang Tahun 2024-2025 di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.

Bertemu dan berdialog dengan warga di Desa Tenawahang pada Kamis 20 Maret 2025, An Kolin menggandeng PLN Flores Timur.

Reses di Desa Tenawahang tepatnya merupakan titik ke 14 dari 17 titik yang direncanakan. Dari 14 titik yang telah dilakukan, 5 titik reses dilakukan di Lembata dan 9 titik dilakukan di Flotim.

An Kolin mengatakan, kehadiran PLN saat reses di Desa Tenawahang dikarenakan permintaan warga yang menginginkan kehadiran PLN saat reses.

“Karena warga ingin mendengar langsung dari PLN tentang kemasan meteran baru dan juga pemasangan meteran untuk gua Maria,” kata An Kolin sapaan dari Ana Waha Kolin kepada media ini pada Kamis 10 Maret 2025.

Reses ini juga jadi momentum An Kolin menjelaskan kepada warga tentang kondisi fiskal atau keuangan Provinsi NTT akibat dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Efisiensi anggaran ini berdampak pada pemangkasan dana pokok pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT juga mengatakan bahwa reses di Desa Tenawahang ia menerima aspirasi warga berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Masalah pendidikan yakni kekurangan guru ASN di SMA Negeri 1 Titehena. Semua guru dan tenaga kependidikan dibiayai dari dana komite sekolah.

Sedangkan usulan di bidang infrastruktur adalah pembangunan jembatan, pembangunan gereja, dan usulan pembangunan jalan usaha tani.

Kendati terkendala adanya efisiensi anggaran, ia mengaku tetap menjaring dan menampung aspirasi warga dan akan diteruskan kepada pemerintah.

“Ada banyak persoalan di NTT. Pemerintah akan mengintervensi sesuai skala prioritas. Kita berharap, usulan warga dapat direspon,” harapnya.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB ini berharap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak dilanjutkan di tahun 2026.

“Kita berharap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran ini hanya berlaku di tahun 2025 saja,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD NTT Soroti Pengalihan Anggaran Jalan Ba’a–Batutua

23 Juli 2026 - 09:13 WIB

Reses DPRD NTT Jadi Ruang Curhat Warga Manulai II

28 Juni 2026 - 09:29 WIB

Reses DPRD NTT di Oetete, Warga Keluhkan MBG, PKH, BBM Langka hingga Jalan Rusak

28 Juni 2026 - 00:46 WIB

DPRD NTT Desak Pemerintah Tetapkan Kekeringan sebagai Bencana Nasional

9 Juni 2026 - 02:09 WIB

PSI Rote Ndao Siap Hadapi Verifikasi KPU dan Pemilu 2029, Target Pimpinan DPRD 

17 Mei 2026 - 16:29 WIB

Trending di Politik