Kupang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan proses rekrutmen Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) hingga pelaksanaan pelatihan telah mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai pemberitaan dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait mekanisme seleksi maupun pelaksanaan pelatihan BCKS.

Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo di Kupang pada 16 November 2026, dijelaskan bahwa seleksi BCKS mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Surat Dirjen GTK Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025.
Ambrosius menjelaskan, seleksi BCKS dilaksanakan melalui dua tahapan, yakni seleksi administrasi dan seleksi substansi. Persyaratan calon peserta antara lain berpendidikan minimal S-1/D-IV, memiliki sertifikat pendidik, berpangkat minimal III/C, berusia maksimal 56 tahun saat menjabat, serta memiliki kinerja baik.
Selain itu, calon peserta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dan tidak sedang berstatus tersangka maupun terdakwa.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 1.103 guru diundang mengikuti seleksi administrasi melalui Aplikasi Ruang GTK pada 15 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, 511 orang mengunggah dokumen dan seluruhnya dinyatakan lolos administrasi, sedangkan 592 orang tidak mengunggah berkas. Selanjutnya, peserta yang lolos administrasi diundang mengikuti seleksi substansi.
Berdasarkan pengumuman Direktorat KSPSTK Kemendikdasmen pada 26 Januari 2026, sebanyak 304 peserta dinyatakan lulus seleksi substansi dan 176 orang dinyatakan tidak lulus. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi substansi kemudian berhak mengikuti Pelatihan BCKS.
Terkait pelaksanaan pelatihan, Ambrosius menjelaskan kegiatan tersebut diselenggarakan Kemendikdasmen melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi NTT. Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2026 yang dialokasikan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepanitiaan kegiatan melibatkan Disdikbud NTT bersama BGTK Provinsi NTT. Sementara penetapan peserta mengacu pada data Sistem Informasi Manajemen KSPSTK (SIM KSPSTK) yang dikelola Direktorat KSPSTK Kemendikdasmen.
Dengan demikian, Disdikbud NTT tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi nama peserta di luar data yang tercantum dalam sistem tersebut.
Pelatihan BCKS dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 3–12 Oktober 2026 dan diikuti 157 dari 159 peserta yang diundang. Dua peserta lainnya tidak hadir karena sakit dan kedukaan.
Sementara tahap kedua berlangsung pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.
Secara keseluruhan, terdapat 12 orang yang tidak mengikuti pelatihan. Mereka terdiri atas satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, satu orang telah berpindah ke Kemendikdasmen sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, satu orang merupakan kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari dua periode, tiga orang berusia di atas 56 tahun, serta lima orang berstatus PPPK.
Disdikbud NTT juga menegaskan tidak benar ada guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan BCKS.
Nama peserta yang dipanggil, menurut Ambrosius, sesuai dengan hasil seleksi yang diumumkan Direktorat KSPSTK melalui sistem resmi. Sistem tersebut juga akan menolak proses administrasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan.
Menanggapi anggapan bahwa Pelatihan BCKS hanya bersifat formalitas, Disdikbud NTT menyebut sejumlah peserta justru menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung dengan disiplin dan tahapan yang ketat.
Peserta harus mengikuti jadwal kegiatan mulai pukul 04.00 hingga 21.00 WITA. Mereka juga diwajibkan menyelesaikan berbagai penugasan individu maupun kelompok yang membutuhkan tenaga dan waktu.
Disdikbud NTT menegaskan, seluruh rangkaian rekrutmen dan pelatihan BCKS merupakan proses pembekalan bagi calon kepala sekolah yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan Kemendikdasmen.













