Kupang – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memaparkan capaian kinerja satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Satu Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Jumat, 20 Februari 2026.
Dalam pemaparannya, Melki menyampaikan bahwa angka kemiskinan di NTT per September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 orang. Angka tersebut menurun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada pada 19,02 persen.

Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025 mencapai 5,14 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin bergerak dan penguatan daya dorong pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, tahun pertama kepemimpinan Melky–Joni difokuskan sebagai tahun fondasi dengan penataan sistem, penegasan arah pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Di tengah penyesuaian fiskal nasional dan kebijakan efisiensi, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan tiga prioritas utama, yakni menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, diarahkan agar berdampak langsung pada masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat. Sejumlah langkah ditempuh, antara lain pengembangan program One Village One Product (OVOP), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk daerah.
Penurunan angka kemiskinan tersebut, menurut Melki, turut didukung penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi sehingga upaya penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat.
Penanganan kemiskinan, katanya, perlu dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta tata kelola berbasis data keluarga sasaran.
Dalam aspek ketimpangan, Gini Ratio NTT tercatat sebesar 0,322 yang berada pada kategori sedang. Angka ini menunjukkan distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata.
Ia menambahkan, tantangan ketimpangan di NTT juga dipengaruhi kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan, sehingga kesenjangan tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi juga antarwilayah, baik antara perkotaan dan perdesaan maupun antar pulau besar dan pulau kecil.
Karena itu, kebijakan pemerataan ke depan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan dan kepulauan.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kendati demikian, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal sehingga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan menjadi perhatian pemerintah daerah.














