Menu

Mode Gelap
SMKN 3 Kupang Jadi Rebutan Calon Siswa Baru Reses DPRD NTT Jadi Ruang Curhat Warga Manulai II Reses DPRD NTT di Oetete, Warga Keluhkan MBG, PKH, BBM Langka hingga Jalan Rusak Bangun Birokrasi Profesional, Sekretariat DPRD NTT Teken PK dan Pakta Integritas 2026 DPRD NTT Desak Pemerintah Tetapkan Kekeringan sebagai Bencana Nasional Pemerintah Rote Ndao Libatkan Masyarakat Awasi Penyaluran BBM

Breaking News

Gubernur NTT Tegaskan Pembangunan Berbasis Data, Bantah Gunakan Data Hoaks

badge-check


					Gubernur NTT Tegaskan Pembangunan Berbasis Data, Bantah Gunakan Data Hoaks Perbesar

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma dijalankan dengan pendekatan pembangunan berbasis data.

Penegasan itu disampaikan dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Satu Tahun Kinerja Melky–Joni di Aula Eltari Kupang, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, sebagai pemapar hasil survei. Diskusi dipandu moderator Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana dengan penanggap Pendeta Dr. Mery Kolimon dan Dr. Laurensius Petrus Syairani.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa forum diskusi publik ini melibatkan berbagai kalangan dan dapat dibedah secara ilmiah.

“Hasilnya bisa menjadi masukan bagi kami untuk bekerja lebih baik di tahun berikutnya,” ujar Melki.

Ia memastikan program Dasa Cita yang dituangkan dalam tujuh pilar pembangunan telah dijalankan selama satu tahun masa kepemimpinan Melky–Joni.

“Paling tidak program Dasa Cita sudah mampu memperbaiki NTT. Kami pastikan tahun depan Dasa Cita berjalan dengan lebih baik,” tegasnya.

Bantah Gunakan Data Hoaks

Pada kesempatan itu, Gubernur Melki juga membantah tudingan bahwa dirinya menggunakan data hoaks dalam pidato politik saat Rapat Paripurna Satu Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, seluruh data yang dipaparkan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi pemerintah.

“Kami pastikan data itu resmi karena dibuat oleh BPS, bukan dibuat oleh kami,” tegasnya.

Ia menilai informasi yang menyebut dirinya menggunakan data hoaks adalah tidak benar, sebab seluruh data yang digunakan berasal dari lembaga resmi negara dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemprov NTT Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Fokus Genjot PAD

28 April 2026 - 06:19 WIB

Rumah Tak Layak Huni Jadi Fokus Bersama Pemprov dan DPRD NTT

5 Februari 2026 - 15:24 WIB

Pemprov dan Pemda Diminta Proaktif Akses Anggaran dari Pemerintah Pusat

5 Februari 2026 - 06:46 WIB

KKBM Kupang Siap Bersinergi Dukung Pembangunan Kota Kupang dan NTT

28 Desember 2025 - 10:54 WIB

Gubernur Melky Dijadwalkan Lantik Pengurus Keluarga Maumere Kupang

26 Desember 2025 - 15:46 WIB

Trending di Breaking News