Jakarta– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menuntut pemerintah pusat segera memberikan afirmasi khusus dengan menetapkan kekeringan yang melanda NTT sebagai bencana nasional.
Permintaan ini muncul karena wilayah Provinsi NTT sedang dihantam kekeringan ekstrem dan ancaman krisis pangan.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo berkata, NTT bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multibencana yang butuh pendekatan khusus bukan dengan prosedur yang lambat. Bahkan saat ini, kekeringan di NTT telah bergeser menjadi ancaman kemanusiaan yang serius.
“Dampaknya mulai dari ternak mati, gagal panen yang meluas, hingga beban rumah tangga miskin yang semakin berat karena kesulitan mencari air bersih hingga berkilo-kilo meter,” kata Winston saat audiensi dengan BNPB di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.
Sebagai solusi nyata, Komisi V mendesak bantuan infrastruktur darurat seperti mobil tangki air, sumur bor, dan tandon desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu dalam posisi “pemadam kebakaran”.
Direktur BNPB, Nelwan Harahap meminta Pemerintah Daerah NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh.
Hal ini menjadi kunci utama agar anggaran dan dukungan logistik dari pusat dapat segera dikerahkan ke wilayah kepulauan.
“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V.
Selain itu, BNPB juga menyentil kendala eksekusi lahan di daerah yang menghambat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Jika tidak segera beres, BNPB mempertimbangkan pola relokasi mandiri untuk memutus penderitaan warga yang terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
Di akhir pertemuan, Komisi V DPRD NTT menitipkan pesan keras bagi Pemerintah Pusat agar tidak melihat wilayah kepulauan dengan sebelah mata dalam hal penanggulangan bencana.
Nelwan berharap NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.
“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Negara harus membangun sistem penanggulangan bencana yang adil,” tandasnya.
