Menu

Mode Gelap
Reses DPRD NTT di Oetete, Warga Keluhkan MBG, PKH, BBM Langka hingga Jalan Rusak Bangun Birokrasi Profesional, Sekretariat DPRD NTT Teken PK dan Pakta Integritas 2026 DPRD NTT Desak Pemerintah Tetapkan Kekeringan sebagai Bencana Nasional Pemerintah Rote Ndao Libatkan Masyarakat Awasi Penyaluran BBM PSI Rote Ndao Siap Hadapi Verifikasi KPU dan Pemilu 2029, Target Pimpinan DPRD  PB IKA PMII Resmi Tunjuk Dahrul dan Kaharudin Pimpin PW NTT

Politik

Reses DPRD NTT di Oetete, Warga Keluhkan MBG, PKH, BBM Langka hingga Jalan Rusak

badge-check


					Warga Oetete berdialog dengan Anggota DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus saat reses Perbesar

Warga Oetete berdialog dengan Anggota DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus saat reses

Kupang – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marselinus Anggur Ngganggus, di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Jumat (26/6/2026).

Mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kerusakan jalan menjadi aspirasi yang disampaikan warga.

Dalam dialog tersebut, sesepuh Kelurahan Oetete, Opa Agus Manungga, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu dievaluasi. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kembali efektivitas program tersebut, bahkan mempertimbangkan pengalihan anggarannya untuk mendukung penyelenggaraan sekolah gratis.

Opa Agus juga menyoroti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, koperasi seharusnya lahir dari kebutuhan, kesadaran, dan partisipasi anggotanya, bukan melalui pendekatan dari atas.

“Prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar perkoperasian,” ujarnya.

Keluhan lainnya datang dari Ibu Nur yang mengungkapkan masih banyak keluarga kurang mampu di RT 4, RT 5, dan RT 6 yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia berharap pemerintah segera melakukan pendataan ulang agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Sementara itu, Albert Taibenu menyoroti masih terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua RT 04, Fat Nange, meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Ia juga berharap adanya bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta solusi atas kelangkaan minyak tanah.

“Warga di sini membutuhkan dukungan pemerintah, terutama bagi para pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang,” katanya.

Di sisi lain, Ketua RT 06 mengeluhkan kondisi jalan rusak di depan SMP Negeri 1 dan belum tersedianya saluran drainase di depan SAD Oetete. Menurutnya, persoalan tersebut menghambat aktivitas warga dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marselinus Anggur Ngganggus menegaskan seluruh masukan masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPRD NTT.

Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan yang diperjuangkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Saya sudah mencatat seluruh keluhan bapak dan mama. Saya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait agar setiap persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” tegas Marselinus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD NTT Desak Pemerintah Tetapkan Kekeringan sebagai Bencana Nasional

9 Juni 2026 - 02:09 WIB

PSI Rote Ndao Siap Hadapi Verifikasi KPU dan Pemilu 2029, Target Pimpinan DPRD 

17 Mei 2026 - 16:29 WIB

DPRD NTT Usulkan Ada Payung Hukum bagi ODGJ

22 April 2026 - 04:42 WIB

PSI Setujui Perubahan Status Bank NTT Jadi Perseroda, Tekankan Transparansi dan Target Dividen 2026

9 April 2026 - 06:52 WIB

Setujui Perseroda, PDI Perjuangan Beri Catatan Kritis untuk Transformasi Bank NTT

9 April 2026 - 06:32 WIB

Trending di Politik