Kupang – Anggota Komisi V DPRD NTT, Luisa Redempta Yosheline Lana atau Sheline Lana mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pascagempa yang mengguncang wilayah Flores.
Sheline menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius, terlebih adanya peningkatan status Gunung Ranaka. Pemerintah diminta segera memperkuat langkah antisipasi karena kawasan gunung berada di perbatasan antara Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
“Mitigasi bencana harus dilakukan agar dapat meminimalkan risiko, karena gunung ini berada di perbatasan dua kabupaten serta dekat dengan pemukiman,” kata Sheline saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V bersama BPBD NTT, Kamis (3/9/2026)
Politisi dari Partai Hanura ini juga meminta pemerintah melakukan pendataan akurat terhadap korban dan masyarakat terdampak agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan.
Selain pangan, warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengungsi membutuhkan selimut, pakaian hangat dan kebutuhan dasar lainnya, mengingat suhu di sejumlah wilayah pegunungan Manggarai dapat mencapai sekitar 9 derajat Celsius pada malam hingga subuh
Sheline mendorong pemerintah memberikan trauma healing bagi anak-anak terdampak, khususnya di sekolah-sekolah yang terkena dampak gempa. Pendampingan juga perlu memperhatikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
“Sekolah-sekolah yang rusak berat harus didata dengan baik. Anak-anak juga perlu mendapatkan trauma healing,” katanya.
Pendataan kerusakan sekolah dinilai penting agar rehabilitasi dan pembangunan kembali dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Sheline juga mengusulkan pemerintah belajar dari daerah lain yang memiliki sistem mitigasi bencana lebih baik seperti di Jepang. Menurutnya, Flores merupakan wilayah yang rawan bencana sehingga kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi.
Penguatan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik pengungsian, edukasi masyarakat dan simulasi kebencanaan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam pemulihan pascagempa, Sheline turut meminta bantuan rumah layak huni diberikan secara tepat sasaran melalui proses verifikasi yang transparan.
“Bantuan rumah layak huni harus diberikan kepada orang yang memang layak menerima,” tegasnya.
Ia berharap penanganan pascagempa tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan pendidikan, tempat tinggal, kondisi psikologis masyarakat serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
