Kupang – Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo, meminta Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif mengakses anggaran pemerintah pusat yang tersedia di balai-balai kementerian di wilayah NTT.
Ini didasari karena pada tahun anggaran 2026 terdapat anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang tersebar di lima balai dan satu satuan kerja (satker) pemerintah pusat di NTT.
Anggaran tersebut, menurutnya, harus dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah baik itu sektor perumahan rakyat, pekerjaan umum dan lainnya.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui dinas perumahan rakyat dan dinas pekerjaan umum harus proaktif mengakses anggaran ini,” tegas Patris.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan krusial yang disoroti Komisi IV DPRD NTT dalam rapat dengar pendapat (RDP) adalah belum tuntasnya pembangunan jaringan irigasi di seluruh wilayah NTT.
Pasalnya, hingga saat ini, pembangunan irigasi baru mencapai sekitar 30 persen. Ini disebabkan karena keterbatasan anggaran daerah.
Meski demikian, Patris menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan irigasi, mengingat sektor ini sangat penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang perlu dilakukan adalah membangun kolaborasi anggaran dengan kementerian melalui balai-balai. Dengan begitu, program pembangunan irigasi di NTT bisa diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi anggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur dasar di NTT.
“Ini yang harus dilakukan, yakni kolaborasi anggaran, sehingga masyarakat tidak terus menunggu karena alasan keterbatasan anggaran. Ini menjadi penekanan kami,” tutup Patris.
