Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemanfaatan lahan dan aset keagamaan yang belum produktif untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Upaya tersebut didorong melalui kolaborasi Pemprov NTT dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT, Yosef Rasi, mengatakan kolaborasi dengan organisasi keagamaan diperlukan agar berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Hal itu disampaikan Yosef saat mengunjungi Kantor MUI NTT, Kamis (24/9/2026).
Menurut Yosef, kerja sama dengan MUI tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, tetapi dapat diperluas pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sektor pertanian.
Sektor pertanian dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja apabila dikelola secara produktif dan melibatkan masyarakat.
Salah satu program yang disiapkan Pemprov NTT adalah pengembangan pembibitan kelapa di Kabupaten Manggarai melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian.
“Tahun depan 500 pembibitan kelapa di Manggarai bekerja sama dengan Dinas Pertanian,” kata Yosef.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menciptakan peluang ekonomi di daerah.
Ketua Umum MUI NTT, H. Muhammad S. Wongso, menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Ia mengatakan organisasi keagamaan memiliki sumber daya manusia dan jaringan masyarakat yang dapat dilibatkan dalam program pemberdayaan.
Menurut Wongso, salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah lahan di lingkungan masjid dan tanah wakaf yang selama ini belum dikelola secara produktif.
“Tanah di masjid yang tidak dikelola bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan ini bisa menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menilai lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun usaha produktif lainnya sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Wongso juga mendorong agar para marbot masjid dapat dilibatkan dalam kegiatan produktif. Dengan keberadaan mereka tidak hanya berkaitan dengan pelayanan di masjid, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi.
Selain menciptakan lapangan kerja di dalam daerah, Wongso meminta pemerintah tetap memperkuat sosialisasi mengenai prosedur bekerja di luar daerah maupun luar negeri.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memilih bekerja di luar daerah atau luar negeri, tetapi proses keberangkatan harus melalui jalur resmi untuk memastikan perlindungan bagi pekerja.
“Boleh bekerja di luar daerah atau luar negeri, tetapi harus prosedural,” tegasnya.
Ia menilai NTT memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja jika dikelola secara serius dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Lahan pertanian sangat menjanjikan, tinggal dikelola dengan baik,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang program jaminan sosial bagi pekerja lintas agama khususnya para Marbot Mesjid atau Musolah di seluruh NTT yang telah digagas Gubernur NTT.
Untuk mewujudkan program ini, pihaknya membutuhkan bantuan dari MUI NTT agar memasukkan nama para Marbot atau pengurus mesjid di seluruh NTT.
“Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini mulai diterapkan pada tahun 2027,” ujarnya.
