Kupang – Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD NTT memberikan delapan catatan kepada Pemerintah Provinsi NTT setelah menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Delapan catatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat, Redempta Yosheline Lana atau Sheline Lana, dalam Rapat Paripurna DPRD NTT dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (21/9/2026).
Catatan fraksi tidak hanya menyasar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana Flores, keberlangsungan Bank NTT hingga mitigasi risiko fiskal.
Pertama, pemerintah diminta menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis dan berbasis potensi riil. Menurut fraksi, optimalisasi PAD diarahkan melalui pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kedua, program penanggulangan kemiskinan diminta menjadi prioritas pemerintah dengan melibatkan dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ketiga, pemerintah diminta mempercepat realisasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal, terutama untuk menangani dampak bencana Flores serta menyelesaikan infrastruktur strategis yang mendesak.
Keempat, Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat meminta postur Belanja Modal setelah perubahan APBD 2026 dijadikan basis perhitungan dan proyeksi target pertumbuhan ekonomi 2027 sesuai RPJMD.
Kelima, fraksi meminta pemerintah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar wacana pengalihan pembayaran gaji ASN melalui bank Himbara ditinjau kembali dengan mempertimbangkan keberlangsungan PT Bank Pembangunan Daerah NTT.
Keenam, pemerintah diminta menjaga kualitas pelayanan dasar di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi, menurut fraksi, perlu disertai disiplin pengelolaan keuangan daerah serta memastikan pemulihan hak-hak dasar korban bencana berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan.
Ketujuh, seluruh bantuan bencana diminta dikelola dan disalurkan secara transparan dan akuntabel, berbasis data, serta dilaporkan secara berkala kepada DPRD NTT.
Kedelapan, pemerintah diminta menyiapkan skenario mitigasi risiko fiskal dan mengendalikan arus kas secara ketat untuk menjaga kesehatan keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Semoga catatan ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Sheline.
Disisi lain, persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dilakukan ketika kemampuan pendapatan daerah mengalami penurunan.
Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,99 triliun atau turun Rp560,45 miliar dari target awal Rp5,55 triliun.
Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,04 triliun, turun Rp273,49 miliar dari rencana awal Rp5,31 triliun.
Dengan struktur tersebut, APBD NTT 2026 mengalami defisit Rp48,53 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama sehingga SiLPA ditetapkan Rp0.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan catatan kritis yang disampaikan fraksi dan Badan Anggaran DPRD akan menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Menurut Melki, persetujuan bersama terhadap perubahan APBD menunjukkan komitmen pemerintah dan DPRD dalam mengarahkan sumber daya keuangan daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik sesuai kemampuan fiskal.
“Persetujuan bersama ini menunjukkan komitmen kita mengarahkan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Melki.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2026 agar penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya mengajak kita terus memperkuat sinergi mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2026 agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT,” katanya.
Melki juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT yang turut terlibat dalam penanganan bencana gempa Flores.
“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang bekerja keras bersama pemerintah, sehingga penanganan bencana Flores bisa berjalan baik,” ungkapnya.
