Kupang – Anggota Komisi IV DPRD NTT, Anton Mahemba meminta pemerintah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Revisi ini diperlukan untuk membantu setiap perangkat daerah menyerap pendapatan guna membantu pencapaian realisasi PAD tahun 2025 sebesar Rp2.8 triliun yang ditetapkan gubernur NTT.
Pasalnya, Perda ini tidak menjelaskan secara detail mana bagian pendapatan untuk Badan Pendapatan Daerah dan mana untuk dinas atau perangkat daerah.
“Hampir semua dinas terhambat penyerapan PAD karena Perda ini, jadi Perda ini perlu direvisi,” ujar Anton di Kupang beberapa waktu lalu.
Seperti yang dialami Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pajak yang bersumber dari Galian C seperti aktivitas penambangan pasir.
Dalam prosesnya, penambangan pasir harus melalui izin dari kabupaten dan juga izin yang harus dikeluarkan oleh provinsi yakni Izin usaha Pertambangan Rakyat (Ipar).
Namun dalam pelaksanaannya, pajak yang diterima dari aktivitas penambangan pasir hanya dinikmati kabupaten/kota.
Namun berdasarkan aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi berpeluang memperoleh manfaat dari aktivitas penambangan Galian C dengan opsen pajak 25 persen untuk provinsi dan 75 persen untuk kabupaten/kota.
Aturan terbaru ini harus pula diikuti dengan perubahan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Ketika Perda ini direvisi, maka 25 persen yang jadi target mereka sebagai pendapatan PAD bisa masuk ke dinas mereka. Ini kuncinya,” jelasnya.
Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Dinas Perhubungan kesulitan merealisasikan pendapatan pada ruas jalan provinsi.
“Seluruh pendapatan akan masuk ke sebagai sumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi bukan sumber pendapatan dinas,” terangnya.
Anton juga menyinggung tentang program elektrifikasi listrik di NTT yang belum maksimal karena masih ada kabupaten di NTT yang masih di bawah 90 persen elektrifikasi listrik
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTT, Saiful Sengaji. Menurutnya, Pemerintah perlu merevisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Revisi ini dilakukan agar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak bersinggungan terkait pembagian hasil pajak dari Galian C.
“Dewan meminta pemerintah serius memperhatikan soal ini. Supaya pembagian hasil bisa jelas,” tandasnya.
