Menu

Mode Gelap
Sasando Motor Rote Ndao Buka Cabang di Oesapa, Solusi Tepat Service Motor Mahasiswa KKB Bank NTT Jadi Solusi Pembiayaan Kendaraan, Bantu Warga dan Pelaku Usaha Lebih Produktif Stan Sederhana, Karya Luar Biasa: Pesona SMKN 1 Waikabubak di Panggung Hardiknas Gubernur Melky Apresiasi Inovasi UPTD Tekkomdik Lahirkan Buku Peta Satuan Pendidikan Dari Tomat hingga Studio Mini, SMK Sasitamean Curi Perhatian di Pameran Hardiknas NTT Kisah Simson Polin, Dari Jualan Es Manis di Pelabuhan Pantai Baru Hingga Kursi DPRD NTT

Politik

10 Catatan Kritis Fraksi Persatuan Hanura Terhadap RPJMD NTT 

badge-check


					Anggota Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD NTT, Lusia Redempta Lana Perbesar

Anggota Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD NTT, Lusia Redempta Lana

Kupang – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 diterima sembilan fraksi di DPRD NTT.

Di antara sembilan fraksi di DPRD NTT, Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat mendukung penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan yang penting.

Juru bicara Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat, Lusia Redempta Lana mengatakan, walaupun fraksinya menerima, ada beberapa catatan kritis dari Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat terhadap RPJMD NTT Tahun 2025-2029.

Lusia mengakui, catatan kritis ini diberikan karena telah melakukan telaah terhadap RPJMD NTT Tahun 2025-2029. Hasilnya, perlu adanya beberapa perbaikan dan penyempurnaan agar RPJMD ini lebih komprehensif, terukur dan implementatif.

Berikut rekomendasi berupa catatan kritis Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat terhadap RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

Pertama, memperkuat konsistensi antar bab dalam RPJMD, terutama dalam hal keterkaitan antara permasalahan, strategi, program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran.

Kedua, memastikan keselarasan RPJMD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk RPJPN, RPJMN, dan SDGs.

Ketiga, menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah secara lebih operasional dan terukur dalam sasaran dan indikator kinerja.

Keempat, menetapkan prioritas pembangunan yang jelas dan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai serta strategi mobilisasi sumber daya yang efektif.

Kelima, memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan memastikan bahwa RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Keenam, merumuskan strategi pencapaian dan kebijakan yang realistis, inovatif, dan didukung oleh data dan analisis yang kuat.

Ketujuh, memperjelas kerangka kelembagaan dan tata kelola yang efektif untuk pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian RPJMD.

Delapan, melakukan analisis potensi dan tantangan daerah secara mendalam dan komprehensif, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan.

Sembilan, menetapkan IKU yang relevan dan terukur, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan partisipatif.

Sepuluh, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD dan berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat berharap pemerintah menggelorakan semangat “Kekitaan” serta komitmen yang kuat untuk melaksanakan RPJMD secara efektif, dan akuntabel demi mewujudkan NTT yang maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Dengan semangat “Kekitaan” sinergi antara eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat, RPJMD ini dijadikan sebagai kompas yang menuntun NTT menuju masa depan yang lebih baik.

“Kami dari Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat siap memberikan dukungan konstruktif dan berkolaborasi dalam setiap upaya untuk mencapai tujuan mulia ini,” ungkap Lusia yang juga Anggota Komisi V DPRD NTT ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD NTT Usulkan Ada Payung Hukum bagi ODGJ

22 April 2026 - 04:42 WIB

PSI Setujui Perubahan Status Bank NTT Jadi Perseroda, Tekankan Transparansi dan Target Dividen 2026

9 April 2026 - 06:52 WIB

Setujui Perseroda, PDI Perjuangan Beri Catatan Kritis untuk Transformasi Bank NTT

9 April 2026 - 06:32 WIB

Banggar DPRD NTT Desak Skema Pendanaan PPPK Segera Diputuskan

1 April 2026 - 12:13 WIB

Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga

13 Maret 2026 - 11:27 WIB

Trending di Politik