Kupang – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut positif rencana pengaktifan kembali status internasional Bandara El Tari Kupang yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Februari 2026.
DPRD menilai, kembalinya status internasional bandara tersebut akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Simson Polin, mengatakan Bandara El Tari berstatus internasional akan membuka akses langsung NTT dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia.
Kondisi ini diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta memperluas peluang investasi di NTT.
“Status internasional ini sangat strategis. Dampaknya bukan hanya pada transportasi udara, tetapi juga pada hotel, UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, dan sektor jasa lainnya,” ujar Simson di Kupang pada Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, dukungan DPRD diberikan agar pemerintah provinsi dan pengelola bandara memastikan kesiapan infrastruktur, pelayanan, serta promosi destinasi unggulan NTT secara maksimal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
DPRD NTT berharap, kembalinya status internasional Bandara El Tari Kupang dapat menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke NTT, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal, peningkatan PAD, dan penguatan posisi NTT sebagai destinasi unggulan di kawasan timur Indonesia.
Sementara itu, General Manager Bandara El Tari Kupang, Teguh Darmawan Saiman, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan proses reaktivasi status internasional Bandara El Tari yang sempat diturunkan pasca pandemi Covid-19.
“Kami sekarang sedang mempersiapkan proses reaktivasi kembali status internasional di Bandara El Tari Kupang. Berbagai aspek kami siapkan, mulai dari SDM hingga fasilitas pendukung operasional bandara internasional,” jelas Teguh usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD NTT, Selasa (20/2/2025).
Ia menambahkan, reaktivasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, serta kementerian lainnya.
“Bapak Gubernur juga telah meninjau langsung kesiapan dan fasilitas bandara untuk memastikan standar internasional terpenuhi,” ungkap Teguh.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga telah menjalin kerja sama business to business (B to B) dengan Pemerintah Timor Leste dan Darwin, Australia, sebagai langkah awal membuka rute penerbangan internasional yang direncanakan mulai beroperasi pada Februari 2026.
“Kami sudah mempersiapkan fasilitas dan personel, karena saat penerbangan internasional nanti akan ada pemeriksaan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta pemeriksaan kesehatan,” terangnya.
