Menu

Mode Gelap
Rote Ndao Siap Sambut Obor Perdamaian Festival Paskah Pemuda GMIT 2026 Gubernur Melky Kantongi Hasil Investigasi Inspektorat Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

Politik

Pemprov NTT Dinilai Terlantarkan Dua Aset Kapal Bantuan Pemerintah Pusat 

badge-check


					Anggota Komisi II DRPD NTT, Klara Motu Loi, SH Perbesar

Anggota Komisi II DRPD NTT, Klara Motu Loi, SH

Kupang – Kunjungan Kelembagaan DPRD NTT pada Selasa (25/2/2025) lalu di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat menemukan ada aset milik Pemprov NTT yang ditelantarkan.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Klara Motu Loi kepada wartawan di Kupang pada Senin 3 Maret 2024.

Klara menerangkan, dua aset tersebut berupa Kapal Motor (KM) Baswara Bahari 1 dan KM Baswara Bahari 2.

Kapal kelas Glass Button, kata Klara merupakan bantuan hibah dari pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan pada tahun 2022 guna mendukung potensi pariwisata di Labuan Bajo.

“Aset pemerintah provinsi berupa dua kapal yang tidak bisa beroperasi karna tidak ada dana operasional,” kata Anggota Komisi II DPRD NTT ini.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB menyayangkan dua aset potensial untuk membantu pendapatan daerah tidak dimanfaatkan dengan baik.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyampaikan kepada DPRD terkait kendala dan kesulitan karena kekurangan biaya operasional.

Menurut Klara, pemerintah terkesan menelantarkan dua aset strategis miliknya karena hanya kekurangan biaya operasional.

“Pemerintah terkesan menututupi hal ini. Kami merasa ada unsur penelantaran karena sudah dua tahun tidak ada laporan,” ungkapnya.

Dirinya berharap, di masa kepemimpinan Melky-Johni, seluruh aset milik Pemprov NTT dapat dimanfaatkan guna mendukung sumber pendapatan.

“Dewan optimis pemerintahan sekarang mampu mengelola sumber pendapatan dengan memanfaatkan aset-aset strategis,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Isu Rasionalisasi PPPK Mengemuka dalam Reses DPRD NTT Bersama Warga

13 Maret 2026 - 11:27 WIB

DPRD NTT Desak Perbaikan Darurat Tanggul Pantai Papela yang Jebol

5 Maret 2026 - 12:51 WIB

PHK 9.000 PPPK Ancam IPM NTT, Anton Landi: Bisa Mundur 5–10 Tahun

5 Maret 2026 - 11:25 WIB

PDIP Dukung Bank NTT Jadi Perseroda, Minta Reformasi Tata Kelola dan Peningkatan Dividen PAD

4 Maret 2026 - 14:41 WIB

DPRD NTT Siapkan Payung Hukum Baru Pengelolaan DAS yang Adaptif dan Komprehensif

2 Maret 2026 - 12:09 WIB

Trending di Politik